TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memetakan risiko distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah perbatasan, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa hingga saat ini capaian pelaksanaan Program MBG di Kepri telah mencapai 79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan capaian tersebut dapat ditingkatkan hingga 100 persen pada tahun 2026, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menurut Nyanyang, evaluasi dilakukan tidak hanya untuk melihat capaian angka, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kelancaran distribusi, terutama di wilayah kepulauan terluar seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.
“Untuk mencapai 100 persen, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Satgas MBG di tingkat provinsi dengan Satgas MBG di kabupaten dan kota se-Kepri,” tegas Nyanyang.
Ia menilai, faktor transportasi laut menjadi tantangan utama dalam distribusi bahan pokok MBG di wilayah perbatasan. Kondisi ini menuntut kesiapan logistik yang lebih matang agar pasokan tetap tersedia dan program berjalan berkelanjutan.
Nyanyang juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak terkendala oleh ketersediaan bahan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan pasokan bahan pokok seperti telur, beras, sayuran, daging sapi, dan daging ayam tetap mencukupi dan stabil.
“Kita harus benar-benar siap, terutama untuk daerah Anambas dan Natuna. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meminta Perum Bulog untuk membangun gudang logistik di Anambas dan Natuna. Pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan di wilayah perbatasan.
Rapat evaluasi ini juga menjadi ruang diskusi bersama untuk memetakan berbagai risiko sejak dini, sehingga capaian Program MBG tidak hanya terpenuhi secara persentase, tetapi juga berjalan optimal di lapangan.
“Jangan sampai capaian sudah 100 persen, tapi masih muncul kendala di lapangan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutup Nyanyang. ***
