Pemerintah Tanjungpinang Tetap Bergerak, Sediakan Lahan Investasi dan Benahi Struktur Pemerintahan
TANJUNGPINANG — Membandingkan Kota Tanjungpinang dengan Batam dari sisi ekonomi, kontribusi PDRB, dan perkembangan pariwisata, ibarat menyandingkan kucing dengan harimau. Perbedaan struktur, peran, hingga fasilitas fiskal yang dimiliki Batam membuat keduanya tidak bisa dibandingkan secara sejajar.
Hal itu ditegaskan oleh wartawan senior Tanjungpinang, Sigit Rahmat, menanggapi pernyataan Robby Patria yang dianggapnya kurang tepat dalam melihat konteks perbedaan kedua kota tersebut.
“Jika membandingkan Tanjungpinang dengan Batam, jelas tidak sebanding. Memang sama-sama kota otonom bagian dari Provinsi Kepri. Tapi diibaratkan seperti membandingkan kucing dengan harimau. Banyak keistimewaan yang dimiliki Batam, hingga sebenarnya dapat menjadi jawaban kenapa Batam lebih maju dibandingkan Tanjungpinang. Kalau Tanjungpinang dibandingkan dengan Karimun atau Lingga, mungkin lebih sepadan,” ujar Sigit, Senin (28/7/2025).
Sigit menyoroti keistimewaan Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Status ini menjadikan Batam bebas dari PPN untuk kegiatan ekonomi tertentu, sehingga menjadi magnet kuat bagi para investor.
Selain APBD, Batam juga didukung oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai sumber pembiayaan kedua. Kombinasi keduanya, menurut Sigit, bahkan nilainya melampaui APBD Provinsi Kepri yang tahun ini disahkan sebesar Rp3,91 triliun.
“Tanjungpinang hanya dikelola oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan anggaran yang terbatas. Seperti membandingkan sepeda motor matic dengan sepeda motor dua silinder,” tambahnya.
Batam lebih difokuskan sebagai kota industri, perdagangan, dan logistik dengan pembangunan berbasis investasi dan ekspor-impor. Sedangkan Tanjungpinang difungsikan sebagai kota pemerintahan dengan basis pelayanan administrasi dan jasa lokal.
“Tanjungpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepri karena faktor historisnya. Juga kurang tepat jika dibandingkan dengan daerah ibukota lainnya, terlebih di pulau Jawa,” jelas Sigit.
Menurutnya, ukuran keberhasilan suatu kota sebaiknya tidak hanya dilihat dari angka statistik ekonomi, tetapi juga dari peran dan fungsi yang dijalankan sesuai konteks daerahnya masing-masing.
Meski berada dalam posisi yang tak sekuat Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak tinggal diam. Program “Tanjungpinang Berbenah” tak sekadar menjadi slogan, melainkan dibarengi langkah nyata dalam membuka ruang investasi.
Sekitar 2.000 hektare lahan yang dulunya dikuasai korporasi lewat HGU dan HGB, kini telah dikembalikan kepada negara dan siap dijadikan kawasan investasi.
“Kita juga mendengar bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah menyusun legalitas pemanfaatan ruang milik jalan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah baru,” jelas Sigit.
Ia menyebut bahwa keterbatasan lahan milik pemerintah menjadi tantangan tersendiri bagi Tanjungpinang, berbeda dengan Batam yang memiliki banyak dukungan infrastruktur dan fasilitas ekonomi.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang, Raja Kholidin, mengatakan bahwa penataan organisasi tidak hanya dilakukan di tingkat OPD, tetapi juga sampai ke level dasar seperti RT dan RW.
“Penataan organisasi yang dilaksanakan oleh wali kota, termasuk sampai ke tingkat RT dan RW, ditujukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, efektif dan efisien,” kata Kholidin.
Ia menegaskan bahwa penataan bukan berarti hanya pengurangan jumlah, namun juga ada wilayah RT yang justru dimekarkan karena kebutuhan pelayanan yang meningkat. ***
