TANJUNGPINANG — Pemerintah Republik Indonesia mendorong Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi ikon wisata religi dan halal nasional. Dorongan ini ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, ke Pulau Penyengat, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah tidak hanya meninjau potensi wisata religi dan budaya Pulau Penyengat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi halal melalui penyerahan 438 sertifikat halal bagi produk UMKM Pulau Penyengat. Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat lahan pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata di Kawasan Gurindam 12 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Pariwisata RI.
Lahan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan dijadikan pusat kolaborasi, pengembangan, dan promosi produk kreatif yang mendukung sektor pariwisata dan ekonomi halal di Kepulauan Riau.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Pulau Penyengat memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata religi nasional karena kekayaan sejarah, budaya, dan nilai spiritualnya.
“Pulau Penyengat bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat lahirnya bahasa persatuan bangsa. Dari sini, karya Raja Ali Haji seperti Gurindam 12 memperkuat akar budaya dan intelektual Melayu yang menjadi dasar Bahasa Indonesia,” ujar Gubernur Ansar.
Ansar juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan BPJPH dalam mengembangkan ekosistem halal di Kepri, terutama melalui sertifikasi produk dan pengembangan wisata halal.
“Kepri sudah menjadi salah satu daerah dengan indeks industri halal tertinggi di Indonesia. Melalui wisata halal dan kuliner halal, kami ingin menjadikan Kepri sebagai etalase ekonomi baru yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya.
Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa program percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia.
“Sejak Juli 2025, kami telah menjalankan program sertifikasi halal di 20 desa wisata pilot project, termasuk Pulau Penyengat. Hingga pertengahan Oktober ini, sudah ada 438 produk UMKM tersertifikasi halal di sini,” ujar Widiyanti.
Program tersebut, lanjutnya, akan diperluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari penguatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
“Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri pariwisata halal global, sekaligus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal,” jelasnya.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan bahwa konsep halal kini tidak hanya menjadi kebutuhan umat Muslim, melainkan sudah diterima secara global.
“Dunia kini menerima bahwa halal is for all. Di Rusia, Amerika, Korea, hingga China, produk halal justru menjadi simbol kualitas, kebersihan, dan transparansi,” ungkap Haikal.
Ia juga memuji Pemerintah Provinsi Kepri atas komitmennya mengembangkan wisata halal di Pulau Penyengat.
“Pulau ini adalah simbol sejarah dan budaya, kini menjadi simbol halal tourism Indonesia,” tambahnya.
Menteri Widiyanti menutup kegiatan dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Pulau Penyengat memiliki warisan budaya dan nilai religius yang luar biasa. Kami ingin menjadikannya inspirasi bagi pengembangan wisata halal di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Provinsi Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang, dan jajaran Forkopimda Kepri lainnya. ***
