TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan keracunan makanan di Batam dan Karimun beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, mengatakan pengawasan kini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap pengadaan bahan pangan hingga distribusi ke penerima manfaat di sekolah-sekolah.
“Pemprov Kepri sudah menurunkan tim gabungan untuk melakukan pengecekan langsung ke dapur-dapur MBG. Kami pastikan semua proses pengolahan dan distribusi berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan,” ujar Rika, Kamis (2/10/2025).
Rika menjelaskan, DKP2KH bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan dari setiap dapur MBG. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi terhadap kelayakan dapur yang beroperasi.
“Dua dapur di Batam dan Karimun sementara dihentikan sampai hasil uji keluar. Kami tidak ingin mengambil risiko, karena keamanan penerima manfaat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov juga memastikan setiap pengelola dapur memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi, serta menugaskan penanggung jawab distribusi di setiap sekolah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota ikut aktif memantau pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing. Ia menegaskan bahwa kualitas dan keamanan makanan tidak boleh dikompromikan.
“Program MBG ini merupakan prioritas nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya minta seluruh pihak memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” kata Ansar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus menjadikan kejadian di Batam dan Karimun sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang kembali di daerah lain.
Meski ada dapur yang dihentikan sementara, Rika memastikan penyaluran makanan MBG tetap berjalan dengan menggandeng dapur alternatif yang memenuhi standar keamanan.
“Kami sudah atur agar tidak ada penerima manfaat yang tertinggal. Program MBG harus terus berjalan, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya,” tutupnya. ***
