TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan komitmennya memperjuangkan kepastian tarif transportasi online di Kepri. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi sekitar 150 pengemudi transportasi online asal Batam di Kantor Gubernur Kepri, Kamis (2/10/2025).
Para driver datang menyampaikan aspirasi terkait belum diterapkannya SK Gubernur Kepri Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 tentang penetapan tarif dasar transportasi online di Batam.
Mereka menilai keputusan gubernur tersebut sudah menjadi dasar hukum yang wajib ditaati oleh seluruh perusahaan aplikator.
“SK ini dibuat untuk menciptakan keadilan tarif dan memastikan kesejahteraan pengemudi. Tapi sampai sekarang belum dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar salah satu perwakilan pengemudi dalam pertemuan itu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan akan mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi para pengemudi.
Ia berencana mengajak perwakilan driver online bertemu langsung dengan Kementerian Perhubungan RI di Jakarta untuk membahas kepastian penerapan tarif sesuai SK Gubernur.
“Pekan depan kita akan ke Jakarta bersama perwakilan driver online. Kita ingin ada kepastian tegas dari Kemenhub agar semua aplikator wajib menjalankan SK yang sudah ditetapkan,” tegas Ansar.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat agar keputusan yang diambil pemerintah daerah dapat ditegakkan secara menyeluruh dan efektif.
“Kalau sudah ada surat resmi dari Kemenhub, maka langkah penegakan di lapangan bisa lebih kuat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen memperjuangkan hak para pengemudi online agar mendapatkan kepastian tarif yang adil.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan Kepri terus memantau pelaksanaan kebijakan tarif di lapangan.
“Kita ingin semua pihak, baik pengemudi maupun aplikator, berada dalam posisi yang adil. Pemerintah akan terus mengawal agar regulasi berjalan sesuai koridor hukum,” tutupnya. ***
