TANJUNGPINANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyoroti realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masih tergolong rendah pada awal tahun 2026.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026), Tito menyebut realisasi belanja daerah Kepri baru mencapai 4,45 persen.
Angka tersebut dinilai masih perlu didorong agar program-program pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga 6 Maret 2026 tercatat cukup baik, yakni mencapai 16,97 persen.
Namun jika dibandingkan dengan pendapatan tersebut, tingkat realisasi belanja daerah masih tertinggal cukup jauh.
Menurut Tito, percepatan belanja daerah sangat penting karena anggaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Belanja pemerintah dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui pelaksanaan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta program pelayanan publik.
Ketika realisasi belanja berjalan optimal, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mempercepat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam APBD.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran.
Menurutnya, berbagai langkah akan dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita bersyukur inflasi Kepulauan Riau masih terkendali dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita juga berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang kita jalankan bersama mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Ansar.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. ***
