TANJUNGPINANG – Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) akhirnya angkat bicara setelah namanya dikaitkan dalam polemik internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau. Pada Jumat, 24 April 2026, Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, menegaskan bahwa komunitas yang dipimpinnya bukanlah organisasi wartawan sebagaimana dimaksud dalam aturan resmi PWI.
Ia menilai, penyebutan KJK dalam konteks dugaan pelanggaran aturan organisasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan persepsi yang dinilai mulai bergeser.
“KJK ini komunitas, bukan organisasi profesi. Tidak berbadan hukum sebagai organisasi wartawan, tidak memiliki fungsi yang sama dengan PWI, dan tidak pernah memposisikan diri sebagai tandingan,” tegas Ady.
Menurutnya, tudingan yang menyebut adanya dualisme loyalitas bagi anggota PWI yang juga terlibat dalam KJK tidak memiliki dasar yang jelas. Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang menunjukkan aktivitas di komunitas tersebut mengganggu komitmen terhadap organisasi profesi.
“Tidak ada dualisme loyalitas seperti yang dituduhkan. Anggota tetap menjunjung etika dan PD/PRT sebagai bagian dari PWI. KJK justru menjadi ruang diskusi dan kolaborasi, bukan ruang konflik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ady menyoroti penafsiran terhadap aturan organisasi yang dinilai kurang tepat jika diterapkan pada komunitas non-struktural seperti KJK. Ia menjelaskan bahwa larangan rangkap keanggotaan dalam PD/PRT PWI ditujukan pada organisasi profesi sejenis, bukan pada komunitas atau forum diskusi.
Penafsiran yang tidak tepat, menurutnya, justru dapat mempersempit ruang pengembangan bagi para jurnalis. Ia mengingatkan bahwa komunitas memiliki fungsi berbeda yang tidak bisa disamakan dengan organisasi resmi.
“Kalau semua komunitas dianggap organisasi, maka ruang-ruang diskusi dan pengembangan jurnalis justru akan mati. Ini yang perlu diluruskan,” katanya.
Di sisi lain, Ady juga menyayangkan polemik ini mencuat ke ruang publik tanpa adanya komunikasi atau klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak KJK. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan stigma dan kegaduhan yang tidak perlu di kalangan jurnalis daerah.
“Kalau memang ada persoalan, seharusnya dibicarakan secara internal. Jangan langsung dibawa ke publik dengan narasi yang bisa menyesatkan persepsi,” tegasnya lagi.
Meski polemik terus bergulir, Ady memastikan bahwa KJK tetap menghormati PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Ia menegaskan bahwa komunitas yang dipimpinnya tidak memiliki kepentingan untuk melemahkan organisasi manapun.
“Kami tetap menghormati PWI dan mendukung penegakan aturan. Tapi harus objektif, adil, dan tidak menghakimi,” pungkasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hubungan dengan pengurus PWI, baik di tingkat daerah maupun pusat, selama ini berjalan baik. Bahkan, diskusi terkait aturan organisasi kerap dilakukan secara langsung di Jakarta.
“Kalau di Jakarta, saya sering gabung dan ngopi dengan pengurus teras PWI Pusat. Termasuk diskusi soal PD/PRT. Jadi, apa yang dipersoalkan teman-teman pengurus PWI itu, sudah sering kami diskusikan di Jakarta,” tutupnya. ***
