TANJUNGPINANG – Tren potensi radikalisme di Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perkembangan positif. Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 mencatat nilai IPR Kepri berada pada angka 13,1 atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7.
Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR Tahun 2025 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau melalui rangkaian Kajian Senin Kamis (KSK) Tahun 2026 pada Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam sambutan Direktur Pencegahan BNPT RI yang dibacakan Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, disebutkan bahwa hasil survei menunjukkan kondisi Kepulauan Riau relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2025 menunjukkan nilai Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 13,1, relatif stabil dibandingkan tahun 2024 dan menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7,” demikian disampaikan dalam sambutan Direktur Pencegahan BNPT.
Menurut BNPT, survei tersebut menjadi instrumen strategis untuk memetakan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Direktur Pencegahan BNPT menjelaskan bahwa hasil survei diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Penelitian IPR 2025 dilakukan FKPT Kepulauan Riau terhadap 350 responden yang tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan melalui metode wawancara tatap muka langsung.
Selain mengukur potensi radikalisme, survei juga memetakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta perilaku masyarakat dalam mengakses konten keagamaan di ruang digital.
Melalui kegiatan ini, BNPT dan FKPT Kepri menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar tren positif tersebut dapat terus dipertahankan. Hasil survei diharapkan tidak berhenti sebagai laporan statistik, tetapi menjadi dasar penguatan program edukasi, literasi digital, dan pencegahan radikalisme yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau. ***
