TANJUNGPINANG – Lonjakan investasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada awal tahun 2026 tidak hanya membawa kabar positif bagi pertumbuhan daerah, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Hasfarizal Handra, S.Sos, mengatakan perkembangan investasi yang menggembirakan harus diiringi dengan perbaikan layanan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang.
“Meskipun capaian investasi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, tantangan pelayanan publik dan pelayanan perizinan ke depan juga semakin kompleks,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Ruang Ballroom BPSDM Lt. 3, Gedung Wanita Raja Saleha, Jalan Sultan Mansyur Syah-Dompak, Tanjungpinang, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Hasfarizal, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya menghadirkan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan adanya masukan serta evaluasi dari berbagai pihak, kebijakan dan layanan yang diselenggarakan pemerintah dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.
Forum Konsultasi Publik yang digelar menjadi salah satu wadah partisipasi masyarakat untuk memberikan saran, masukan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Pada tahun 2026, forum tersebut mengangkat tema “Transformasi Regulasi Investasi 2026: Sinkronisasi KBLI 2025 dan Imbuhan PP 28 Tahun 2025 demi Kepatuhan LKPM yang Akurat”.
Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap perkembangan regulasi investasi yang membutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama terkait implementasi KBLI 2025, penyempurnaan sistem OSS berbasis risiko, serta peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap terbangun komunikasi yang konstruktif dan lahir berbagai rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus menjaga pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. ***
