TANJUNGPINANG – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kepri menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu (24/9/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan dihadiri Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, Ketua BKOW Kepri, Nenny Dwiyana Nyanyang, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para undangan.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan dua dekade lebih Provinsi Kepri sebagai daerah otonom.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa usia ke-23 menandai kematangan Kepri dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen untuk mewujudkan visi “Kepri Maju, Makmur, dan Merata.”
Dalam paparannya, Nyanyang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II tahun 2025 mencapai 7,14 persen, menjadikan Kepri provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera dan ketiga di tingkat nasional.
Capaian ini turut berdampak pada penurunan angka pengangguran terbuka yang turun dari 10,34 persen pada 2020 menjadi 6,89 persen pada 2025. Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat signifikan hingga Rp161,42 juta per orang per tahun pada 2024.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kepri semakin pulih dan stabil. Namun yang paling penting, pertumbuhan ini harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bidang sosial juga menunjukkan kemajuan pesat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mencapai 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,44 persen, terendah sepanjang sejarah Kepri, sedangkan angka stunting turun ke 15 persen pada 2024.
Capaian tersebut menandakan keberhasilan Pemprov Kepri dalam membangun sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan secara terintegrasi.
Wagub Nyanyang juga menyoroti kemajuan pembangunan infrastruktur dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,10 persen, hampir merata di seluruh pulau. Di sisi lain, nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 83,24 (A–), menandakan meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan konektivitas antarpulau.
“Konektivitas wilayah kita baru 0,55. Masih banyak pulau yang sulit dijangkau. Karena itu, kita perlu percepatan pembangunan rute pelayaran, tol laut, dan penambahan armada untuk memperkuat integrasi wilayah,” jelas Nyanyang.
Dalam pidato reflektifnya, Wagub menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk melanjutkan berbagai kebijakan pro-rakyat. Program unggulan seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan dan dokter spesialis, pembangunan rumah ibadah, serta dukungan bagi nelayan, petani, dan UMKM akan terus diperkuat.
Selain itu, proyek strategis seperti Jembatan Batam–Bintan dan SPAM regional akan digenjot melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
“Capaian yang sudah kita raih harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih cepat. Kepri harus terus tumbuh dengan semangat kolaborasi, kerja keras, dan kebersamaan,” pungkas Nyanyang Haris Pratamura. ***
