BATAM – Komisi III DPRD Kota Batam menekankan pentingnya penyusunan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam di ruang rapat Komisi III DPRD Batam.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, ST, mengatakan bahwa pembahasan ini tidak hanya bertujuan meninjau rencana kerja, tetapi juga memastikan seluruh program yang disusun OPD mitra benar-benar berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan agar setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan layanan publik.
“Kita ingin APBD 2026 tersusun dengan baik, efisien, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Program kerja yang diajukan OPD mitra harus realistis serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rudi.
Dalam RDP tersebut, Komisi III membahas sejumlah isu strategis, salah satunya pengelolaan sampah dan peningkatan layanan transportasi di Kota Batam.
Menurut Rudi, dua sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung kenyamanan warga dan keberlanjutan lingkungan.
“Seperti dengan DLH, kita bahas arah pengelolaan sampah agar lebih terintegrasi dan modern. Sedangkan dengan Dishub, kita dorong peningkatan sarana transportasi publik dan keselamatan lalu lintas,” tambahnya.
Rudi menegaskan bahwa Komisi III akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar anggaran yang telah ditetapkan dapat digunakan secara tepat sasaran dan transparan.
“RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi DPRD. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tutupnya. ***
