BATAM – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-XVII Tahun 2026. Kegiatan nasional tersebut berlangsung selama tiga hari, sejak 18 hingga 20 Januari 2026, di Hotel Aston, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Dalam sambutannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakernas APKASI sebagai forum strategis bagi para bupati di seluruh Indonesia untuk saling berkomunikasi, bertukar gagasan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
Menurutnya, melalui forum APKASI, setiap daerah memiliki ruang untuk saling belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Ini tentunya akan memberikan banyak dampak positif bagi kemajuan berbagai bidang pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, yang dilaksanakan para bupati selaku kepala daerah,” jelas Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga menekankan bahwa APKASI harus terus bersemangat dalam memperjuangkan aspirasi kepentingan daerah. Upaya tersebut dinilai penting guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Sebagai Ketua Dewan Penasihat APKASI, Tito Karnavian turut menyampaikan arahan kebijakan Presiden Prabowo, khususnya terkait paradigma pembangunan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan bahwa selama ini praktik ekonomi cenderung mengarah pada mekanisme liberal kapitalisme yang dalam implementasinya lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan sosial ekonomi kerakyatan.
Negara, menurut Tito, sudah saatnya melakukan intervensi pasar agar roda perekonomian berjalan dengan tujuan utama sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kebijakan itu diambil karena Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa selama kepemimpinannya benar-benar membawa perubahan nyata yang dapat dirasakan kesejahteraan dan kemakmurannya oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri Tito juga menyinggung berbagai kebijakan pemerintah pusat yang selama ini kerap dipandang sepihak dan terkesan merugikan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang demi kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa Rakernas APKASI ke-XVII telah menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan yang substansial dan bermanfaat bagi kemajuan daerah.
Ia menyebutkan, salah satu poin penting yang dihasilkan adalah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung berbagai kebijakan nasional.
Bursah juga menekankan pentingnya pemetaan ulang hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal tersebut mencakup wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh dewan, serta pembahasan terkait tunjangan operasional bagi kabupaten.
“Seluruh rumusan hasil pembahasan selama pelaksanaan Rakernas APKASI nantinya akan kami sampaikan secara resmi kepada Mendagri selaku Ketua Dewan Pembina yang selama ini menaungi langsung keberadaan APKASI,” pungkasnya. ***
