BATAM – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menegaskan bahwa rumusan strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI 2026 akan segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Rumusan tersebut menjadi rangkuman berbagai aspirasi, gagasan, serta kebutuhan daerah yang dibahas secara intensif oleh para kepala daerah selama Rakernas berlangsung.
Rumusan strategis itu disiapkan sebagai bentuk kontribusi konkret pemerintah kabupaten dalam memperkuat arah kebijakan nasional, khususnya terkait pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Seluruh rumusan hasil pembahasan selama pelaksanaan Rakernas APKASI nantinya akan kami sampaikan secara resmi kepada Mendagri selaku Ketua Dewan Pembina yang selama ini menaungi langsung keberadaan APKASI,” ungkap Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, di Hotel Aston, Kota Batam, Selasa (20/1/2026).
Dalam Rakernas APKASI 2026, sejumlah isu krusial mengemuka dan menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan otonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal kabupaten, hingga penyesuaian kebijakan pusat agar lebih responsif terhadap kebutuhan di daerah.
APKASI memandang, penyampaian rumusan strategis kepada Mendagri merupakan langkah penting agar suara pemerintah kabupaten dapat terakomodasi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan nasional ke depan.
Penyerahan rumusan strategis ini juga menjadi simbol penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
APKASI berharap, berbagai masukan yang dirangkum tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat di daerah.
Rakernas APKASI 2026 sendiri menjadi momentum konsolidasi pemerintah kabupaten untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Dengan segera diserahkannya rumusan strategis tersebut, APKASI menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. ***
