TANJUNG PINANG — Siapkan Anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp 3,470 miliar, 17.209 Nelayan di Kepulauan Riau tahun ini akan menerima layanan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Layanan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kepada para nelayan di Kepulauan Riau. Dan dipastikan program BPJS Ketenagakerjaan segera disalurkan di tahun 2023 ini.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Nazlan, menjelaskan, bahwa untuk merealisasikan program Gubernur, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran melalui APBD tahun 2023 ini sebesar Rp 3,470 miliar.
“Dana tersebut dialokasikan untuk keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.209 nelayan,” ungkap Said, usai mengikuti rabgkaian kegiatan safari Ramadhan bersama Gubernur Ansar di masjid Almarhanah Tanjung Pinang, Jumat, 24 Maret 2023.
Said juga menjelaskan, ada beberapa ketentuan penerima bantuan dari Pemprov ini. Diantaranya, yakni dipastikan diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan asuransi. Kemudian nelayan juga berusia maksimal 65 tahun per Desember 2022.
“Bantuan BPJS ini diperuntukkan bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot paling besar 5 Gross Tonage (GT) maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Lalu tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,â paparnya.
Adapun Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan ini, lanjut Said Sudradjad berlaku selama setahun. Selanjutnya nelayan bisa memperpanjangnya secara mandiri setelah masa berlaku berakhir.
âBPJS naker itu penting, karena memberikan jaminan perlindungan atas risiko kematian dan kecelakaan kerja yang dialami individu nelayan,â tutupnya.
