BATAM – Pulau Nipa yang merupakan salah satu wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan (3TP) yang merupakan etalase terdepan NKRI yang berbatasan Singapura dan Malaysia, perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai karena memiliki potensi sebagai kawasan ekonom berbasis pertahanan.
Wawancara khusus dengan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Wihana Kirana Jaya, menyangkut posisi strategis Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau, sempat bergeser beberapa kali.
Ini adalah wawancara “pamungkas” tentang pengembangan ekonomi di pulau etalase Indonesia di perairan internasional Indonesia – Singapura – Malaysia.
Sejatinya wawancara dilakukan pukul 14.00 WIB pada Kamis 16 Maret 2023, tapi baru bisa terlaksana sekitar pukul 18.30 WIB, selepas magrib di Kawasan Jakarta.
Pergeseran ini bukan karena Prof Wihana tidak on time, tapi jadwalnya terlalu padat dan terhadang rimba kemacetan Jakarta.
Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi ini pun langsung membangun keakraban. “Wah, maaf, agak terlambat nih,” sapa Prof Wihana ramah, sambil menyodorkan tangan kanannya dan berkenalan.
Di ruang pendingin yang jembar, disuguhi dua mangkok bakso dan goreng pisang parang, Prof Wihana mulai mengurai diskusi tentang konsesi di Pulau Nipa.
Ia meminta layar televisi yang menempel di dinding, persis di depan ia duduk, dinyalakan dan pertanyaan tertulis yang sudah lebih awal dikirim, ditampilkan dilayar itu. “Biar kita diskusikan satu persatu,” kata Prof Wihana santai.
Sambil sesekali “mengulek” bakso jumbo dalam mangkok dengan sendok di tangan kanannya, guru besar ekonomi ini tampak begitu cair dan mengalir membedah posisi ekonomi, politik, bahkan selintas pertahanan di Pulau Nipa dari ruang baca pikirannya yang renyah.
Ini dia jawaban “paripurna” tentang konsesi Pulau Nipa yang dikirim Prof Wihana lewat pesan whatsApp dan didiskusikan hampir satu jam lebih.
Prof Wihana mengatakan, Pulau Nipa dikembangkan menjadi kawasan ekonomi berbasis pertahanan (terkait integritas wilayah dan Zona Ekonomi Ekslusif) dan konsep ekonomi ‘berdikari’ yang secara substansial berbasis pada kemampuan dan kekuatan sendiri (self-help) dan kedaulatan nasional sepenuhnya atas wilayah darat, laut, dan udara (termasuk Flight Information Region) pada kawasan itu. Dalam perspektif ekonomi ‘berdikari’ ini, investasi asing diposisikan hanya sebagai pelengkap.
