ADVETORIAL PROVINSI KEPRI
TANJUNG PINANG — Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, didampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Suryono, secara resmi membuka Seminar Produk Halal Go Global dengan tema “Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges” di Gedung Daerah, Kota Tanjung Pinang, pada Jumat (15/3/2024).
Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wapres RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Dalam sambutannya, Wapres RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ekosistem rantai nilai halal yang kuat akan meningkatkan ekspor produk halal dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam Rantai Nilai Halal Global.
“Dengan fokus pada industrialisasi produk halal berorientasi ekspor dan pariwisata ramah muslim, saya yakin ekonomi halal sebagai game changer dan akselerator transformasi ekonomi di Kepulauan Riau,” ucapnya.
Wapres Ma’ruf Amin juga memberikan arahan mengenai perlunya penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal, inovasi, dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan ekonomi biru, terutama dalam sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.
“Harapannya produk halal sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepri akan go global serta transformasi ekonomi daerah ke arah yang inklusif dan berkelanjutan,” lanjut Wapres.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemerintah dan KDEKS Kepri telah mengambil langkah nyata dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya melalui program Halal Center yang berlokasi di STAIN Abdurahman dan Politeknik Batam.
“Berlokasikan di STAIN Abdurahman dan Politeknik Batam, dimana mencakup peran mulai dari Sertifikasi Halal yang telah mencapai 10.845 sertifikat halal, Pendampingan, pelatihan, kurasi produk dan perluasan pangsa pasar produk Halal,” paparnya.
Ia melanjutkan, Peran Pemprov sebagai penguatan modal bagi pelaku UMKM juga dilakukan dengan Subsidi bunga 0% melalui BRK Syariah sejak November 2021 sampai dengan Februari 2024 dengan penyaluran Rp 21,78 Miliar
“Sebanyak 1.133 UMKM penerima manfaat dan di proyeksikan Tahun ini akan menyasar sekitar 2000 UMKM dengan total penyaluran sekitar Rp 60 Miliar,” ungkap Gubernur Ansar.
Lebih jauh Gubernur Ansar menyebutkan Kepri telah menjadi produsen produk halal dalam memenuhi pasar produk halal global maupun domestik yang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan 2023 telah berkontribusi ekspor sebesar kurang lebih Rp 120 Miliar melalui Bintan Industrial Estate sebagai Kawasan Bintan Inti Halal Hub.
“Melalui dukungan program industri halal, Kepri sejak tahun 2021, selama 3 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sebagai Provinsi dengan Program Halal Terbaik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Suryono, melaporkan bahwa transaksi umat Islam secara global pada sektor ekonomi syariah di tahun 2023 mencapai 2,4 triliun USD, dengan sektor makanan dan minuman halal memberikan kontribusi signifikan. Di tingkat nasional, ekonomi keuangan syariah juga tumbuh positif, ditandai dengan pertumbuhan sektor unggulan halal value chain sebesar 3,93 persen.
Menurutnya, ini didorong oleh tingginya pariwisata ramah muslim yang tumbuh sejalan dengan capaian Indonesia dalam global muslim travel index 2023 yang menduduki peringkat pertama destinasi wisata halal global bersama Malaysia.
“Sementara itu di Provinsi Kepulauan Riau, berlanjutnya pemulihan ekonomi, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,20 persen. Angka ini adalah pertumbuhan tertinggi di Sumatera dan lebih tinggi dari nasional,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Ibu Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika, Ketua TP PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, pimpinan dan anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri, Consul Konsulat Jenderal RI di Johor, Pengurus KNEKS, serta Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, Pengurus KDEKS, dan para pimpinan instansi vertikal. ***
