JAKARATA — Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara sejumlah dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditemukan bermasalah dalam pelaksanaannya di berbagai daerah. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama kepala daerah se-Indonesia, Senin (29/9/2025).
Rakor yang digelar secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, baik dari sisi kebersihan dapur, kompetensi juru masak, hingga efektivitas pengawasan daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program besar pemerintah. Karena itu, jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaannya, lebih baik dihentikan sementara untuk diperbaiki daripada terus berjalan dengan kualitas yang buruk,” tegas Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, dapur MBG atau SPPG (Sarana Produksi Program Gizi) yang terindikasi bermasalah akan menjalani evaluasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan kedisiplinan, kompetensi tenaga kerja, serta kualitas bahan dan proses pengolahan makanan.
“Evaluasi ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Anak-anak harus mendapat makanan yang benar-benar bergizi, bersih, dan aman,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan empat langkah penting yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah:
- Penghentian sementara dapur MBG yang bermasalah hingga hasil evaluasi selesai.
- Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan aktif dan kolaboratif lintas sektor.
- Setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
- Pelibatan Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin pelaksanaan MBG.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat aspek keamanan pangan di setiap dapur MBG.
“Semua proses, mulai dari bahan baku hingga penyajian, harus memenuhi standar kesehatan. Karena itu, kami telah menyederhanakan aturan sertifikasi agar setiap dapur lebih mudah memenuhi persyaratan laik higiene dan sanitasi,” jelas Budi Gunadi.
Menurutnya, penyederhanaan aturan ini akan mempercepat proses sertifikasi tanpa mengurangi standar keamanan pangan.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Pemprov Kepri siap melaksanakan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG di daerah. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Puskesmas untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ungkap Ansar Ahmad.
Ia menegaskan bahwa penghentian sementara dapur bermasalah merupakan langkah tepat untuk menjaga kualitas program.
“Tujuannya bukan menghukum, tetapi memperbaiki agar masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan makanan yang sehat dan aman,” tambahnya. ***
