KARIMUN – Persoalan sulitnya orang tua siswa memasukkan anak ke Sekolah Menengah Atas (SMA) setiap tahun ajaran baru kembali terjadi di Kabupaten Karimun. Salah satu pemicunya adalah sistem penerimaan berdasarkan domisili, yang masih mengutamakan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
Keluhan ini disampaikan Aida, seorang warga Karimun yang anaknya tak diterima di sekolah yang diinginkan karena daya tampung yang sudah penuh.
“Anak saya tidak bisa masuk SMA yang dia inginkan lantaran sudah penuh. Saya sempat bingung mau masukkan anak ke SMA mana, hingga kami sampai meminta bantuan anggota DPRD,” ujar Aida, Kamis (5/6/2025).
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karimun, Sulfanow Putra, mendesak Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun gedung SMA baru.
“Ini setiap tahun sering dikeluhkan oleh orang tua siswa ke teman-teman di DPRD Karimun. Bupati Karimun hendaknya segera berkordinasi ke Pemprov Kepri untuk membangun gedung sekolah SMA baru,” kata Sulfanow.
Menurutnya, Komisi 1 pernah melakukan hearing dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dan Pemprov menyatakan kesediaannya membangun gedung sekolah, asalkan lahan disiapkan oleh Pemkab Karimun.
“Intinya mereka siap membangun, kita cukup menyediakan lahannya,” tambahnya.
Komisi 1 DPRD Karimun bahkan telah mengusulkan dua titik lokasi potensial untuk pembangunan sekolah SMA baru, yaitu gedung lama SMA Negeri 1 di Jalan Trikora dan bekas pabrik es Karya Mina di Teluk Air.
Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut dari Pemkab Karimun.
“Sampai saat ini belum ada respon. Malah, informasi yang kami dapat, dua lokasi itu akan digunakan untuk tempat parkir dan pembangunan gedung Polsek Balai,” ungkapnya.
Putra juga menyoroti kondisi ruang belajar di SMA Negeri 1 Karimun yang dianggap sudah tidak ideal untuk proses belajar mengajar.
“Di SMA N 1 Karimun, satu kelas bisa sampai 44 siswa, padahal idealnya hanya 30-34 siswa. Ini sudah over. Harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemerintah Daerah benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. ***
