KARIMUN – Setiap memasuki tahun ajaran baru, persoalan klasik terkait sulitnya orang tua memasukkan anak ke sekolah tingkat SMA kembali mencuat di Kabupaten Karimun. Kali ini, penerapan Sistem Domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 menjadi sorotan, menggantikan sistem zonasi, namun dengan konsep yang serupa, yakni jarak rumah calon siswa ke sekolah tujuan menjadi prioritas utama.
Aida, salah satu orang tua siswa, mengeluhkan kondisi ini lantaran anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan akibat daya tampung sekolah yang terbatas.
“Anak saya tidak bisa masuk SMA yang dia inginkan lantaran sudah penuh. Saya sempat bingung mau masukkan anak ke SMA mana, hingga kami sampai meminta bantuan anggota DPRD,” ungkap Aida, Kamis (5/6/2025).
Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karimun, Sulfanow Putra, meminta Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk membangun gedung sekolah SMA baru.
“Ini setiap tahun sering dikeluhkan oleh orang tua siswa ke teman-teman di DPRD Karimun. Bupati Karimun hendaknya segera berkordinasi ke Pemprov Kepri untuk membangun gedung sekolah SMA baru,” sebut Sulfanow.
Putra menjelaskan, sebelumnya Komisi 1 DPRD Karimun telah mengadakan hearing bersama UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Karimun.
Saat itu, pihak UPT menyatakan siap mendukung pembangunan sekolah SMA baru, asalkan Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan lahan.
“Intinya mereka pernah menyatakan siap untuk bekerja sama membangun gedung sekolah SMA baru khususnya di Kecamatan Karimun. Kita cukup mencarikan lahan dan Pemprov Kepri yang akan membangunnya,” tambahnya.
Komisi 1 juga telah mengusulkan dua titik lokasi yang dianggap potensial untuk pembangunan gedung SMA baru.
Lokasi tersebut berada di gedung lama SMA Negeri 1 di Jalan Trikora dan di bekas pabrik es Karya Mina di Teluk Air.
Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut dari Pemkab Karimun terkait hal tersebut.
“Tapi sampai saat ini belum ada respon lanjutan, bahkan informasi yang kami dapat. Di 2 titik itu malah mau dibangun tempat parkir dan gedung Polsek Balai,” ujar Putra.
Ia berharap, Pemkab Karimun dapat mengutamakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, yakni fasilitas pendidikan.
Putra juga menyoroti kondisi ruang kelas di SMA Negeri 1 Karimun yang dinilai sudah melebihi kapasitas ideal.
“Yang kami lihat, di SMA N 1 Karimun, setiap tahun 1 kelas itu total siswanya sampai 44 orang, sementara idealnya 1 kelas itu 30-34 siswa saja. Ini sudah over. Kita harus perhatikan juga kualitas dan kenyamanan kegiatan belajar dan mengajar para siswa ini,” tutupnya. ***
