BOGOR — Ketua Advokasi Hukum Partai Gerindra Provinsi Kepri, Musrin, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU), Legislatif dan Pilpres Tahun 2024, yang diadakan Mahkamah Konstitusi (MK) selama 4 hari, mulai tanggal 13 hingga 16 Februari 2023, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.
Dari Partai Gerindra pusat, turut hadir Advokasi Hukum Partai Gerindra dan juga sebagai Ketua Umum Advokasi Partai Gerindra, Maulana Bungaran SH MH.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian PHPU Legislatif dan Pilpres Tahun 2024 itu dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (Ketua MK), Prof Dr Anwar Usman SH MH, sekaligus memaparkan materi tentang Peranan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Dihadapan para peserta Bimtek, Anwar Usman mengatakan, sebagai negara demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam proses rekrutmen calon pemimpin.
Dimana setiap partai politik memiliki andil besar dalam menyeleksi calon-calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.
“Khususnya andil partai bagi pemimpin di tingkat nasional, dalam hal ini presiden. Partai politik otomatis menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh setiap calon presiden. Dengan kata lain, setiap calon presiden harus diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Disinilah letak pentingnya koalisi partai politik,” kata Anwar Usman.
Anwar Usman melanjutkan, sistem politik di Indonesia yang menganut sistem multi partai, seakan-akan mewajibkan setiap partai berkoalisi dengan partai lain demi mengusung calon presiden tertentu.
Partai politik dapat dipastikan tidak mungkin seorang diri mengusung calon presidennya. Jadi setiap partai harus berkoalisi. Namun, disinilah letak permasalahannya.
“Semakin banyak partai politik yang mengusung satu calon presiden, maka akan semakin banyak permintaan dan tuntutan partai pengusung yang harus diakomodir. Dengan kata lain, semakin banyak dukungan partai politik, maka akan semakin lemah sistem pemerintahan yang dibangun. Dan sebaliknya, semakin sedikit atau tidak ada koalisi yang dibangun, maka partai politik akan semakin kuat mencari sosok calon presiden tangguh. Itulah wajah politik kita saat ini,” ujar Ketua MK Anwar Usman.
Sementara itu, Ketua Umum Advokasi Partai Gerindra, Maulana Bungaran, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Acara Bimtek ini diikuti oleh 150 peserta dari 37 provinsi DPD Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
Kepada peserta yang mengikuti Bimtek ini, Maulana Bungaran berpesan agar dapat memahami sistematika beracara di Mahkamah Konstitusi terkait PHPU.
“Di tahun 2024, nantinya kita dari partai Gerindra yang mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. Dan apabila di tahun 2024 jika terjadi sengketa PHPU, optimis jagoan kami duduk sebagai PIHAK TERKAIT dan bukan sebagai pihak PEMOHON,” kata Maulana Bungaran, yang disambut Amien Ya Robbal Alamien oleh para peserta, serta tepuk tangan.
Maulana juga berharap, setelah mendapat Bimbingan Teknis PHPU, para peserta dapat semakin mahir mengatasi berbagai sengketa Pemilu yang kali ini dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres 2024.
“Kami dari DPP Advokasi Hukum Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada MK yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat belajar, serta dapat memahami tentang hukum acara di MK,” ujar Maulana diakhir sambutannya.
Advokasi Hukum Partai Gerindra Provinsi Kepri, Musrin, didampingi Ricky Wiryanto, selaku utusan dari Advokasi Hukum DPD partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau Kepri, mengatakan hal senada dengan yang disampaikan Maulana Bungaran dari DPP.
“Kita sangat optimis ya jika PHPU terjadi, jagoan kami Bapak Prabowo Subianto duduk sebagai pihak terkait,” ujarnya.
Dengan adanya Bimtek PHPU ini, ia juga berharap dapat menambah Ilmu pengetahuan serta berguna dan dapat diimplementasikan secara maksimal jika terjadi perselisihan pada Pemilu 2024 nantinya.
“Jika itu tejadi, maka kami sudah mempunyai ilmu pengetahuan beracara di MK untuk mengatasinya,” pungkas Musrin. ***
(Wak Dar)
