TANJUNG PINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2025–2029 kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Selasa (3/6/2025).
Penyerahan dokumen ini menandai awal pembahasan serius arah pembangunan Kepri lima tahun ke depan, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat komitmen politik dan sosial demi menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, dan turut dihadiri Wakil Ketua I Dewi Kumalasari Ansar, anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, staf ahli gubernur, asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi jembatan antara harapan masyarakat dan arah pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab,” tegas Gubernur Ansar dalam pidatonya.
Dokumen RPJMD 2025–2029 ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kolaboratif dari atas ke bawah dan sebaliknya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh wilayah Kepri.
RPJMD tersebut juga dirancang selaras dengan dokumen pembangunan jangka panjang provinsi (RPJPD Kepri 2025–2045) dan nasional (RPJMN 2025–2029), yang menempatkan Kepri sebagai kawasan strategis maritim tingkat nasional dan internasional.
Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi pembangunan manusia yang belum optimal, pemanfaatan potensi kemaritiman yang belum maksimal, angka kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan infrastruktur, serta tantangan lingkungan dan pelestarian budaya Melayu.
Sebagai jawaban atas tantangan itu, RPJMD Kepri 2025–2029 mengusung visi besar:
“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”
Visi ini menitikberatkan pada pembangunan berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus pada potensi maritim dan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah.
Lima misi utama pun ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut, di antaranya:
- Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah;
- Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah;
- Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter;
- Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berbasis teknologi informasi;
- Pelestarian budaya Melayu dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Gubernur Ansar juga memaparkan enam program unggulan sebagai motor utama pembangunan lima tahun mendatang:
- Optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan daerah;
- Percepatan pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah;
- Transformasi ekonomi dan peningkatan investasi;
- Pembangunan SDM unggul dan berdaya saing;
- Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik;
- Pelestarian budaya, penguatan keagamaan, dan harmoni sosial.
“Program-program ini adalah wujud dari komitmen kami dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ansar.
Gubernur Ansar menutup sambutannya dengan harapan agar DPRD Kepri dapat memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan Ranperda RPJMD.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media untuk turut mengawal dan berperan aktif dalam pembangunan Kepri.
“Dokumen ini harus menjadi panduan hidup yang dinamis, bukan sekadar legalitas formal. Pembangunan hanya akan berhasil jika dijalankan dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya. ***
