TANJUNGPINANG (SK) – Terkait rencana kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), PT Pelindo Tanjungpinang saat ini sudah cukup kooperatif, mau mendengarkan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) itu, terungkap belum adanya kesepakatan yangg tertuang di dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mengatur secara teknis antara BUMD dan Pelindo, seperti yang diinfokan salah satu anggota Komisi II, Reni kepada Sijori Kepri.
“Sudah tentu tanpa PKS, maka secara aturan hukumnya belum bisa untuk dilakukan kerja sama,” jelasnya, kepada Sijori Kepri melalui seluler, Rabu, (01/03/2017).
Reni juga mengungkapkan, pada pertemuan itu disepakati beberapa kesepakatan, diantaranya DPRD meminta kepada Pelindo agar sebelum menentukan kenaikan tarif itu untuk melakukan uji publik dulu dilapangan, agar sesuai dengan kondisinya, perhitungannya, rumus-rumusnya seperti apa.
“Kemudian tarif yang rencanakan itu dibutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk disosialisasikan, sesuai saran dari Kementerian Perhubungan pada saat konsultasi komisi 2 beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Kita sama-sama mengawal kenaikan tarif itu, lanjut Reni, hingga akhir RDP, GM Pelindo setuju untuk menunda kenaikan tarif pass penumpang, yang rencananya dinaikkan pada hari ini, yaitu, Rabu, 01 Maret 2017.
Sebelumnya, beberapa jam sebelum RDP, Selasa (28/02/2017). Jurnalis Sijori Kepri sempat mewawancarai Sekda Kota Tanjungpinang Drs Riono, usai meresmikan Rumah Bersalin Al-Rasha Birth Center, Jalan Hang Lekir KM 10, Tanjungpinang, yang menyatakan tentang kenaikan tarif pass pelabuhan, sikap pemerintah mendukung, namun soal setuju atau tidak itu nanti ada mekanismenya.
“Terkat kenaikan tarif pass pelabuhan SBP, sikap pemerintah kita akan melihat dari linggkungan sekitar, dari upaya yang sudah dilakukan, kemudian ada upaya perbaikan kinerja. Kita hanya mendukung, soal setuju atau tidak itu kan ada mekanismenya. Yang pasti, kita juga diajak untuk berfikir bersama, bahwa sudah 10 tahun belum ada kenaikan,” papar Riono.
Tahun 2013, lanjut Riono, Pelindo pernah mengajukan juga, namun kita masih bimbang karena waktu itu ekonomi masih belum membaik, disamping itu belum nampak upaya-upaya peningkatan pelayanan, pelabuhannya gitu-gitu juga. Namun sekarang sudah ada perubahan.
Hampir senada dengan Riono, walaupun ada sedikit perbedaan pandangan mengenai fasilitas yang sudah dibangun Pelindo, Reni berpendapat, agar fasilitas itu diselesaikan seluruhnya.
“Menurut saya lebih kepada fasilitasnya diselesaikan keseluruhan dulu, baru naik. Beda dengan Batam yang memang tidak ada komen. Tapi kalau di Tanjungpinang ada komplain dari masyarakat. Aspirasi yang kami terima di DPR kan dari masyarakat,” imbuhnya.
Reni berharap, kalau memang bisa ditunda dulu sampai dengan selesai keseluruhannya.
“Dan kalau fasilitas pelayanan yang diberikan dirasakan kenyamanannya, saya kira tidak masalah,” pungkasnya.
Turut hadir di RDP itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ahmad Dani, Ketua Komisi II Mimi Betty, anggota Komisi II lainnya yaitu Muhammad Syahrial, Pepy Chandra, Agus Djurianto dan Rahma, serta perwakilan dari KNPI Kota Tanjungpinang. (SK-MU)
