JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat fasilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menjadikan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sebagai pangkalan utama untuk mendukung pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara, Jumat, 10 Juli 2026.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pembangunan 10 kapal pengawas kelas I baru sekaligus perluasan dermaga PSDKP Batam agar mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang sedang dibangun. Penambahan armada itu juga akan memperkuat kekuatan patroli KKP yang saat ini memiliki 34 kapal pengawas.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, mengatakan penambahan kapal pengawas harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai agar operasional pengawasan dapat berjalan optimal.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” ujar Didit dalam keterangan resmi di Jakarta.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan Batam dipilih sebagai pangkalan utama karena memiliki posisi geografis yang strategis untuk mendukung operasi pengawasan di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.
Menurut pejabat yang akrab disapa Ipunk tersebut, kawasan perairan Laut Natuna Utara masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing, sehingga membutuhkan dukungan armada pengawas yang lebih kuat.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” terang Ipunk.
Selain pembangunan kapal pengawas dan perluasan dermaga, KKP juga memastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan dari Kejaksaan RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penguatan fasilitas pengawasan dapat mendukung upaya pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di Laut Natuna Utara. ***
