Pembangunan Pulau Nipa juga dalam konteks paradigma ‘membangun dari pinggiran’, yakni wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan). Dalam hal ini Pulau Nipa sebagai wilayah 3T dan sekaligus perbatasan, harus di(re)persepsikan sebagai etalase negara sehingga perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai.
Sebagaimana posisi pulau Batam, posisi pulau Nipa meskipun hanya pulau kecil, kawasan ini sangat strategis, terutama sebagai salah satu titik penentu batas ZEE (zona ekonomi eksklusif) 12 mil, karena merupakan salah satu pulau terdepan; terluar. Pulau ini seperti kita ketahui telah direklamasi dari semula yang luasnya hanya 0,5 hektar menjadi 60 hektar lebih. Pulau ini bermakna signifikansi jamak, yakni dari perspektif pertahanan, batas wilayah terluar (titik penentu ZEE), konservasi, maritim, dan ekonomi.
“Dari perspektif ekonomi, posisi pulau Nipa berada pada selat internasional yang ramai dengan lalu lintas perdagangan, dan kita berhak serta perlu memanfaatkan posisi srategis ini untuk kepentingan ekonomi, terutama dalam konteks ‘growth triangle’ Indonesia (Kepri) – Singapura – Malaysia. Dalam konteks ini terdapat aspek komplementaritas dan kompetisi sekaligus,” kata Prof Wihana.
Dari sisi komplementaritas, misalnya, pelabuhan Pulau Nipa dapat menjadi tempat labuh jangkar sementara sambil menunggu masuk ke pelabuhan Singapura yang kesibukannya amat tinggi. Sementara dari perspektif kompetisi contohnya adalah layanan pengisian bahan bakar kapal (refueling/bunkering services), pembersihan kapal, layanan air tawar untuk kapal, tugboat, ship to ship, dan lainnya. Terdapat peluang untuk menarik investor, termasuk dari Singapura. Pemanfaatan Pulau Nipa untuk kepentingan ekonomi akan berarti penciptaan lapangan kerja, devisa negara, PNBP, dan lainnya.
Kompetisi bisnis merupakan konsekwensi logis karena berhadapan langsung dengan pasar internasional. Konsesi BUP yang dimiliki oleh PT. Asinusa itu sendiri sudah merupakan ‘barrier to entry’ bagi para pesaing dari Singapura jika ingin menguasai bisnis kepelabuhanan di Pulau Nipa. Namun, mungkin ada celah kerja sama , yakni dengan menawarkan kerja sama investasi dalam skema antarbadan usaha, sepanjang kerja sama itu saling menguntungkan.
Dengan kerja sama ini, mungkin saja sebagian kegiatan layanan kepelabuhanan di pelabuhan Jurong, yang cenderung ‘overloaded’, dapat dllimpahkan ke Pulau Nipa. Dengan kerja sama, skala bisnis dapat diperluas. Strategi yang diterapkan oleh Kemenhub adalah tetap konsisten dengan konsesi yang telah diberikan ke PT. Asinusa selama 24 tahun dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh PT. Asinusa di Pulau Nipa.
