TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan sejumlah langkah strategis dalam memaksimalkan penerapan regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Kepri.
Menurut Nyanyang, optimalisasi pelaksanaan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) menjadi prioritas penting seiring dengan upaya menuju perluasan kawasan FTZ ke wilayah lain. Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan regulasi akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan dan mengeksekusi aturan secara efektif di lapangan.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memaksimalkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025).
Ia menilai penerapan regulasi tersebut harus diiringi dengan langkah konkret seperti memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur penunjang, serta menyiapkan skema pembiayaan yang memadai.
“Kalau ini dijalankan secara optimal, kita bukan hanya siap memperluas kawasan FTZ, tapi juga menjadikan Kepri sebagai motor ekonomi nasional berbasis perdagangan bebas,” tambahnya.
Nyanyang menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi FTZ dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
