TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-16 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Capaian itu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Tanjungpinang, Senin, 22 Juni 2026.
Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut menjadi indikator penting konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, auditor, tim penyusun laporan keuangan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan wujud nyata sinergi, integritas, dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, capaian tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui komitmen yang terus dijaga dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
Ia menilai opini WTP menjadi salah satu bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski demikian, Ansar menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.
Raihan opini WTP ke-16 secara berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. ***
