JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih prestasi nasional dengan menempati posisi terbaik kedua dalam pengelolaan kepegawaian tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dalam ajang BKN Award 2025 yang disejalankan dengan Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang dinilai berhasil menerapkan manajemen ASN secara optimal. Kepri masuk sebagai penerima penghargaan untuk kategori Pemerintah Provinsi, berada di bawah Jawa Tengah sebagai terbaik pertama, dan diikuti oleh Gorontalo sebagai terbaik ketiga.
Dalam kesempatan itu, penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN, Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh SH MH, bersama sejumlah menteri, kepala lembaga, dan anggota DPR RI. Momen ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kepri dalam menghadirkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, inovatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.
Kategori Penerima Penghargaan
Ajang BKN Award 2025 menetapkan pemenang dalam lima kategori, yakni Kementerian, Lembaga (LPNK/LMS/Lembaga Negara), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Berikut deretan penerimanya:
Kategori Kementerian:
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Sosial
- Kementerian Komunikasi dan Digital
Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara:
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara
- Badan Siber dan Sandi Negara
Kategori Pemerintah Provinsi:
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kategori Pemerintah Kota:
- Pemerintah Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Bogor
- Pemerintah Kota Yogyakarta
Kategori Kabupaten:
- Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Pemerintah Kabupaten Gresik
BKN Award sendiri merupakan agenda rutin tahunan yang digunakan untuk mengevaluasi sekaligus mendorong instansi pemerintah agar terus meningkatkan standar pelayanan kepegawaian. Penilaian dilakukan melalui aspek implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN serta pemanfaatan sistem informasi dan manajemen kinerja.
Acara ini turut dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. ***
