ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memastikan seluruh masukan dan saran yang disampaikan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Aneng dalam Sidang Paripurna Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Aneng, setiap masukan dari pimpinan maupun anggota DPRD merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban APBD.
“Saya perintahkan perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjutinya sehingga ke depannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya akan lebih baik lagi,” tegas Aneng.
Ia mengatakan, perangkat daerah diminta segera menelaah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan selama proses pembahasan Raperda agar dapat diimplementasikan dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berikutnya.
Aneng menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengapresiasi seluruh proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif hingga menghasilkan persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bupati berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD terus diperkuat sehingga kualitas pengelolaan APBD dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. ***
