TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan Kepri sebagai kawasan bebas narkoba. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (22/9/2025).
Kegiatan yang diikuti 508 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urine sebagai bentuk keteladanan dan komitmen nyata aparatur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
“Perda yang sudah kita lahirkan ini jangan hanya sebatas kertas, tetapi harus benar-benar kita implementasikan secara maksimal. Kita ingin Kepri menjadi kawasan bebas narkoba,” tegas Ansar.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Ia juga menyampaikan, pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kepri akan memperluas pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi ke seluruh kabupaten dan kota di Kepri, agar semangat antinarkoba dapat menjangkau hingga ke lapisan masyarakat.
“ASN harus jadi contoh di tengah masyarakat. Kita ingin birokrasi Kepri benar-benar bersih dari narkoba,” ujarnya.
Ansar juga meminta Badan Kesbangpol bekerja sama dengan Diskominfo Kepri untuk memperkuat edukasi publik tentang bahaya narkoba, termasuk melalui media sosial dan kanal digital pemerintah.
“Kejahatan narkoba ini extra ordinary crime yang bisa menghancurkan masa depan bangsa. Karena itu, edukasi dan pencegahan harus kita lakukan sejak dini dan terus-menerus,” tegasnya.
Gubernur Ansar mengingatkan bahwa ancaman narkoba bisa menggagalkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Salah satu faktor yang bisa menggagalkan Indonesia Emas adalah narkoba. Ini senjata paling ampuh untuk merobohkan satu atau dua generasi bangsa,” katanya.
Sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, Kepri diakui memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap peredaran narkotika.
Ansar menyebut, data dari Kanwil Kemenkumham Kepri menunjukkan sekitar 70 persen penghuni lapas di Kepri merupakan kasus narkoba.
“Kita berharap ke depan tidak ada lagi tangkapan berton-ton narkoba di wilayah Kepri. Semua pihak harus bersinergi agar provinsi ini benar-benar bersih,” ungkapnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, yakni Lisa Mardianti, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Acara dikemas dengan dialog interaktif, sehingga peserta dapat menyampaikan pandangan dan strategi implementasi Perda tersebut di lingkungan kerja masing-masing.
Kepala Badan Kesbangpol Kepri, Muhammad Ikhsan, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 508 pejabat dan ASN, termasuk pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, para staf ahli gubernur, asisten, kepala OPD, dan jajaran pegawai Pemprov Kepri. ***
