BATAM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan bertema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” ini menghadirkan sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri Kurniadi menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi sebuah strategi membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepri terus memperkuat sistem pelayanan digital, di antaranya melalui pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus memantau tindak lanjut secara transparan.
Menurut Hendri, era post-truth yang ditandai dengan dominasi opini dan emosi di atas fakta menuntut pemerintah untuk tampil dengan data yang valid dan narasi kebijakan yang kuat.
“Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan digital menjadi faktor krusial dalam menghadapi perubahan dan menjaga kepercayaan publik.
Seorang pemimpin di era digital, kata Hendri, harus adaptif, berpikir berbasis data, berkolaborasi lintas sektor, dan tetap memanusiakan proses kerja di tengah kemajuan teknologi.
“Pemimpin di era digital bukan hanya yang mahir menggunakan teknologi, tapi juga yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” ujarnya menutup sesi.
Di akhir paparannya, Hendri mengajak seluruh peserta KKP untuk melihat digitalisasi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat. ***
