BATAM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Kadis Kominfo Kepri) , Hendri Kurniadi, menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda, DPRD Kepri, serta Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri Kurniadi menekankan pentingnya peran pemimpin digital dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Pemimpin digital bukan hanya mereka yang paham teknologi, tapi yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad terus berupaya memperkuat sistem pelayanan digital, antara lain melalui pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memantau tindak lanjut secara terbuka.
Hendri menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi strategi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujarnya menegaskan.
Menurut Hendri, di era post-truth yang didominasi opini dan emosi di atas fakta, pemerintah harus hadir dengan data dan narasi yang kuat. “Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tambahnya.
Di akhir paparannya, Hendri mengajak seluruh peserta KKP Sespim Lemdiklat Polri untuk melihat digitalisasi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif.
“Digitalisasi adalah ruang kolaborasi. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan membangun kepercayaan publik,” tutupnya. ***
