JAKARTA – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan sejumlah masukan kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait penurunan signifikan alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri.
“Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun atau berkurang sebesar Rp534 miliar dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,001 triliun memberikan dampak yang sangat berat sekali bagi APBD,” ujar Gubernur Ansar dalam audiensi seluruh Gubernur di Indonesia bersama Menteri Keuangan di Gedung Djuanda Lantai 3 Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Ansar menjelaskan, pengurangan dana transfer pusat tersebut berimbas langsung terhadap postur APBD Provinsi Kepri tahun 2026. Semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun, APBD Kepri harus disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun.
Penurunan anggaran ini, lanjut Ansar, berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan serta menekan pertumbuhan ekonomi daerah. “Terus terang saja, rata-rata di seluruh daerah dengan adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah ini, pemerintah daerah harus memangkas dan menunda berbagai program pembangunan. Bahkan bisa berdampak pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP),” ungkapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan seperti Kepri dalam menentukan alokasi dana transfer. “Dalam menetapkan alokasi dana transfer ke daerah perlu mempertimbangkan aspek pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah,” tegas Ansar.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS di DPRD Kepri pada Senin (6/10/2025), Ansar telah menyampaikan proyeksi APBD Kepri Tahun 2026 yang turut terpengaruh oleh penurunan dana transfer pusat.
Melalui rancangan tersebut, Gubernur Ansar menekankan perlunya pembahasan penyesuaian agar pendapatan daerah tetap dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. “Dana transfer harus dipergunakan secara cermat dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus KUA-PPAS 2026 diarahkan pada tiga hal utama: percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim, pemerataan infrastruktur wilayah, serta reformasi birokrasi yang memperkuat sinergi antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Kepri juga akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan. Selain itu, APBD 2026 akan tetap mengakomodir belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan belanja pegawai, serta mendukung program nasional, termasuk Asta Cita Presiden, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
