JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik kedua tingkat nasional dalam pengelolaan kepegawaian pada ajang BKN Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama para penerima penghargaan dari tiga kategori lainnya. Kepri menempati urutan kedua untuk kategori pemerintah provinsi, tepat di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik pertama, dan disusul Pemerintah Provinsi Gorontalo di peringkat ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kinerja Pemprov Kepri dalam pengelolaan manajemen ASN yang dinilai efektif, konsisten, dan mengedepankan sistem merit.
Lima Kategori Penghargaan BKN Award 2025
Ajang BKN Award tahun ini memberikan apresiasi untuk lima kategori besar, terdiri dari:
- Kategori Kementerian
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Sosial
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Kategori Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Kategori Pemerintah Kota
- Pemerintah Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Bogor
- Pemerintah Kota Yogyakarta
- Kategori Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Pemerintah Kabupaten Gresik
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh SH MH, bersama sejumlah menteri, kepala badan, serta anggota DPR RI.
BKN Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk evaluasi sekaligus apresiasi atas pengelolaan manajemen ASN. Penghargaan ini menjadi simbol komitmen instansi dalam menerapkan sistem merit serta mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan.
BKN menilai instansi berdasarkan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN, serta pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan kinerja.
Acara ini turut dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala LPNK/LMS, serta para gubernur, wali kota, dan bupati dari seluruh Indonesia. ***
