TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan rencana lelang pengelolaan sebagian kecil kawasan Taman Gurindam 12 Tanjungpinang bertujuan untuk memperkuat daya tarik wisata, bukan memprivatisasi ruang publik.
Melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP), Pemprov Kepri melibatkan pihak swasta guna mempercepat pembangunan kawasan yang menjadi wajah ibu kota provinsi.
“Pemerintah Provinsi hanya menyiapkan lahan, sedangkan seluruh biaya pembangunan ditanggung pihak ketiga. Pembangunan tetap diawasi oleh OPD teknis agar sesuai dengan kearifan lokal budaya Melayu,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari, Sabtu (13/9/2025).
Rodi menegaskan, dari total lahan 148.600 meter persegi di Gurindam 12, hanya 7.450 meter persegi yang akan dikelola swasta. Area tersebut diperuntukkan untuk:
- Empat blok kuliner (Dugong, Dingkis, Gong-gong, Napoleon) seluas 2.000 m².
- Area parkir seluas 5.540 m².
“Jadi hanya sebagian kecil saja yang dilelangkan, mayoritas kawasan tetap ruang publik,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, pihak ketiga wajib membayar sewa tahunan dan berbagi keuntungan bersih dengan Pemprov Kepri. Dana tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rodi juga memastikan nantinya parkir di Gurindam 12 akan digratiskan.
“Setelah PAD mengalir dari usaha kuliner, biaya parkir tidak lagi ditanggung masyarakat. Petugas parkir tetap ada, gajinya dibayar dari PAD,” jelasnya.
Menurut Rodi, pembangunan Gurindam 12 secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemko Tanjungpinang, dan swasta. Dengan konsep ini, Gurindam 12 diharapkan menjadi ikon wisata baru bagi Kepri.
“Apabila semua pihak berkolaborasi, Gurindam 12 akan memiliki daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Kawasan ini bisa menjadi wajah Tanjungpinang yang membanggakan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Kepri juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar mendukung pembangunan infrastruktur penunjang seperti lampu jalan, trotoar, dan median. ***
