JAKARTA – Kejaksaan RI mengawal pembangunan 10 kapal pengawas baru milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta proyek perluasan dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jumat, 10 Juli 2026.
Pembangunan armada pengawas menjadi bagian dari upaya KKP memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara yang masih rawan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pembangunan 10 kapal pengawas baru dan perluasan dermaga PSDKP Batam dilaksanakan dengan pengawasan dari Kejaksaan RI agar setiap tahapan proyek dapat dipertanggungjawabkan.
Selain memperkuat armada, KKP juga menetapkan PSDKP Batam sebagai pangkalan utama kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Menurut Ipunk, sapaan akrab Pung Nugroho Saksono, Batam dipilih karena memiliki posisi geografis yang strategis untuk mendukung operasi pengawasan di kawasan tersebut.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” ujar Ipunk dalam keterangan resmi.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menegaskan pembangunan armada baru harus diimbangi dengan penyediaan prasarana yang memadai agar kapal-kapal pengawas dapat beroperasi secara optimal.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” kata Didit.
Melalui pembangunan armada baru, pengembangan dermaga, dan pengawasan dari Kejaksaan RI, KKP berharap penguatan sistem pengawasan di Laut Natuna Utara dapat berjalan efektif sekaligus mendukung pemberantasan praktik illegal fishing. ***
