BATAM – Posisi geografis yang strategis menjadi alasan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sebagai pangkalan utama kapal pengawas yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.
Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan yang masih menghadapi ancaman praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan Batam memiliki letak yang memudahkan mobilisasi kapal pengawas menuju wilayah operasi di Laut Natuna Utara.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” ujar Ipunk dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Untuk mendukung fungsi tersebut, KKP membangun 10 kapal pengawas kelas I baru yang akan memperkuat armada patroli. Selain itu, dermaga PSDKP Batam juga diperluas agar mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang sedang dibangun.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menegaskan kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting agar penambahan armada pengawas dapat memberikan hasil yang optimal.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” kata Didit.
Saat ini KKP memiliki 34 kapal pengawas. Kehadiran 10 kapal pengawas baru diharapkan semakin memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan praktik illegal fishing.
KKP juga memastikan pembangunan kapal pengawas baru dan perluasan dermaga PSDKP Batam mendapat pengawasan dari Kejaksaan RI. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan lokasi yang strategis, penguatan armada, dan peningkatan infrastruktur, PSDKP Batam diharapkan mampu menjadi pusat operasi pengawasan yang semakin efektif dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung perlindungan kedaulatan laut Indonesia. ***
