JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan berbagai masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Senin, 20 Juli 2026.
Masukan tersebut disampaikan saat menerima pertemuan dan koordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
Selain aspek tata kelola, Wamendagri juga memberikan arahan mengenai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Berbekal pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode pada 2014 hingga 2024, Bima Arya turut membagikan berbagai best practices dalam membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Bupati Aneng menyambut baik berbagai masukan yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, arahan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Aneng juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kementerian Dalam Negeri terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mempercepat pembangunan daerah. ***
