“Proses sertifikasi lahan hak masyarakat transmigrasi dan pemindahan neraca asset mulai menemukan titik terang, dimana sebagian Sertifikat Tanah sudah pula diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,” ujar Ngesti.
Sebelumnya, kata Ngesti, bahwa Pemerintah Daerah pernah menerima surat dari pihak Kementerian Transmigrasi, dimana salah satu pointer memberikan hak pembinaan atas masyarakat transmigrasi.
Dari surat tersebut, pihak kementerian menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak pembinaan masyarakat dan esensi terpentingnya adalah dari kondisi yang ada, daerah ini berhak dimekarkan menjadi beberapa desa untuk selanjutnya dimekarkan kembali menjadi kecamatan baru.
Selain itu, jelas Ngesti, bahwa dalam beberapa tahun ini, begitu ramai investor mengunjungi Kecamatan Bunguran Batubi dengan rencana untuk berinvestasi usaha perkebunan.
Namun mengingat status kepemilikan lahan yang belum jelas, para investor tersebut terpaksa mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya pada pengembangan sector pertanian dan perkebunan tersebut.
“Setelah melalui perjuangan panjang, Pemerintah Daerah telah menunjukkan keseriusan dalam mengurai permasalahan ini, dimana pihak kementerian juga sudah fokus mendukung usulan atas legalitas kepemilikan tanah masyarakat transmigrasi,” ucapnya.
Hal yang tidak kalah pentingnya, tutur Ngesti, bahwa dukungan dari semua pihak merupakan sebuah keharusan, seperti pengumpulan data cepat oleh Kepala Desa dan Kecamatan, sehingga proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Dari hasil kerjasama semua pihak, Ngesti menambahkan, bahwa saat ini sudah berhasil diterbitkan sebagian sertifikat Lahan Tansmigrasi milik warga setempat, walaupun harus mengalami revisi dikarenakan keterangan luas lahan tidak sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang diterima masyarakat.
Untuk itu, Ngesti mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama kepada masyarakat untuk dapat bersabar, karena penerbitan Sertifikat Lahan yang menjadi haknya sudah dalam tahap proses sesuai aturan administrasi yang berlaku.
