KARIMUN — Belum adanya kejelasan nasib para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan dalam menilai 100 hari kerja Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah. Ketidakpastian ini dinilai turut memengaruhi kinerja pemerintahan dan jadi salah satu alasan minimnya gebrakan yang dirasakan masyarakat.
“Menjadi tanda tanya besar buat kami, kenapa baru sekarang dilakukan asesmen. Seharusnya sejak awal agar para OPD bisa bekerja maksimal tanpa keragu-raguan,” ujar Sulfanow Putra, anggota DPRD Karimun dari Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (30/5/2025).
Sulfanow menilai bahwa janji perubahan yang selama ini digaungkan oleh Bupati belum tampak nyata dalam implementasi program-program prioritas.
Ia menyebut bahwa dalam 100 hari kerja ini, belum terlihat terobosan besar terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Kami menilai belum ada program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Apa yang dilakukan sejauh ini hanya sekadar melanjutkan program Bupati sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, 100 hari pertama seharusnya menjadi momentum penting untuk menunjukkan arah baru pemerintahan.
Namun hingga kini, mereka belum melihat kebijakan yang benar-benar merepresentasikan perubahan sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye.
Sulfanow juga mengingatkan bahwa penataan birokrasi menjadi hal krusial yang seharusnya dituntaskan lebih awal. Ketidakpastian posisi kepala OPD akan membuat roda pemerintahan berjalan tanpa arah yang pasti.
Di akhir pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan tetap berharap agar Bupati Iskandarsyah dapat segera merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat Karimun.
“Masyarakat menanti perubahan nyata, bukan sekadar wacana. Kami akan terus mengawal dan memberikan masukan agar visi dan misi kepala daerah bisa tercapai,” tegas Sulfanow. ***
