TANJUNGPINANG (SK) — Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2015, masih ada beberapa data-data yang tidak dilaporkan dalam LKPj Tahun 2015, sementara data tersebut sebelumnya dilaporkan dalam LKPj tahun-tahun sebelumnya.
“Misalnya data mengenai Penduduk Dalam Katagori Kemiskinan. Sementara BPS memberikan data tentang kemiskinan pada Tahun 2014 masih sekitar 9,94% atau sekitar 20.000 jiwa,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dhani, di Ruang Rapat Utama, Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Tanjungpinang, Jumat, (29/04/2016).
Data tersebut, sambung Dhani, sangat berguna dan penting untuk memantau apakah masyarakat Kota Tanjungpinang yang hidup dalam garis kemiskinan mengalami kenaikan atau penurunan. Serta upaya apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dengan Belanja Program yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Tanjungpinang.
“Penyajian data yang tidak akurat dan tidak mutakhir seperti ini, jelas akan menyulitkan dalam melakukan perencanaan program kerja yang baik. Perencanaan yang menggunakan data yang tidak akurat, jelas hanya akan menghasilkan perencanaan yang salah, yang akhirnya akan menimbulkan pemborosan dana anggaran,” tuturnya.
Selain itu, Dhani juga mengungkapkan, komitmen dari Pemerintah Daerah pada tahun ke tiga ini adalah tahun realisasi visi dan misi. Pemerintah Daerah telah mengklaim, bahwa realisasi pembangunan Tahun 2014 hampir tercapai 90% dan pada Tahun 2015 adalah realisasinya atau akan tercapai 100%.
“Pernyataan ini perlu menjadi evaluasi, karena dianggap belum konsisten dan konsekwen, apabila diukur dari pelaksanaan program kegiatan yang rata-rata baru mencapai 62,94%. Berdasarkan prosentase capaian kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang ini, menunjukkan bahwa Pemko Tanjungpinang masih harus bekerja lebih keras lagi sehingga visi dan misi akan terwujud sesuai target yang diharapkan,” katanya. (SK-RM)
