TANJUNG PINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang, pada Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini membahas optimalisasi pemanfaatan tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di daerah.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan retreat kepala daerah, yang menekankan bahwa tanah, laut, dan udara dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tanah terlantar.
Revisi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih optimal, termasuk pemanfaatannya bagi reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.
“Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis, seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya,” ujar Nurus Sholichin.
Menanggapi hal ini, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa persoalan tanah terlantar selama ini menjadi kendala bagi peluang investasi, terutama di kawasan strategis.
“PP yang sedang direvisi ini harus bisa mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar. Kita harus bersama-sama menginventarisasi lahan-lahan yang masuk kategori ini, termasuk aset-aset BUMN yang terbengkalai. Banyak potensi investasi yang bisa masuk jika lahan-lahan ini dimanfaatkan dengan baik,” tegas Wagub Nyanyang.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam percepatan investasi, sebagaimana ditekankan oleh Presiden.
Saat ini, Pemprov Kepri tengah gencar menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Akses terhadap lahan yang jelas dan bersih dari status hukum yang menghambat akan menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kepri,” tambahnya.
Selain itu, Wagub Nyanyang mengapresiasi upaya ATR/BPN dalam sertifikasi aset BMN dan meminta percepatan bagi aset yang belum bersertifikat.
Ke depan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan BPN akan lebih intensif guna memastikan optimalisasi pemanfaatan lahan di Kepri. ***
