TANJUNG PINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menunjukkan langkah konkret dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,25 miliar. Dana ini ditujukan untuk mempercepat pendirian dan pemberdayaan koperasi desa sebagai bentuk pembangunan ekonomi dari pinggiran.
Pengalokasian anggaran tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kopdes Merah Putih di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjung Pinang, Kamis (8/5/2025).
Dalam paparannya, Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan untuk tiga langkah strategis:
- Penyediaan akta notaris gratis melalui kerja sama dengan 35 notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kepri.
- Pelatihan dan sertifikasi manajer koperasi (CEO) agar koperasi tidak hanya berjalan, tetapi juga dikelola secara profesional.
- Pemberian insentif Rp200 juta kepada lima koperasi desa paling unggul dan potensial sebagai stimulus awal operasional.
“Kita tidak ingin koperasi hanya terbentuk di atas kertas. Harus benar-benar berjalan, memberikan dampak, dan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat desa,” tegas Gubernur Ansar.
Rakorda yang dihadiri lebih dari 1.100 peserta, baik secara luring maupun daring, juga menghasilkan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dengan Ikatan Notaris Indonesia serta kolaborasi dengan 15 perguruan tinggi di Kepri. Kolaborasi ini menjadi fondasi kuat dalam membangun koperasi yang legal, profesional, dan berdaya saing.
Gubernur Ansar menegaskan, langkah percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih adalah bagian dari implementasi program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi melalui Asta Cita.
“Eksistensi koperasi kita bangkitkan kembali dengan semangat Merah Putih, karena ini bukan sekadar kegiatan ekonomi, tapi juga gerakan kebangsaan,” ujarnya.
Sebagai provinsi kepulauan, Ansar juga mendorong fokus koperasi pada sektor agro-maritim, seperti kelautan, perikanan, dan logistik pasca panen.
Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, yang memberikan arahan secara daring, memuji inisiatif Kepri. Ia menyebut Kepri layak menjadi pelopor koperasi desa berbasis nelayan yang bisa menjadi model nasional.
“Langkah cepat Kepri adalah contoh konkret daerah yang menyambut program strategis nasional dengan serius,” ucapnya.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, provinsi, hingga akademisi, program ini diharapkan menjadi motor kebangkitan ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. ***
