TANJUNGPINANG – Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur publik, khususnya penanganan banjir, menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang pada tahun anggaran 2026. Penanganan banjir dinilai sudah saatnya dilaksanakan dan diselesaikan secara menyeluruh, bukan lagi parsial seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyampaikan bahwa upaya penanganan banjir membutuhkan pembiayaan besar karena melibatkan pembebasan lahan untuk pembangunan kolam-kolam retensi di sejumlah titik rawan.
“Permasalahan banjir tidak lagi bisa dilaksanakan secara parsial. Dan setelah melalui pertimbangan serta perhitungan teknis dinas terkait, diperlukan pembebasan lahan lebih luas untuk membangun kolam-kolam retensi di beberapa titik seperti Sri Katon dan Yudowinangun,” jelas Teguh, Selasa (27/1/2026).
Teguh menjelaskan, kebijakan pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 2026 dan telah disetujui DPRD merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan infrastruktur yang mendesak, terutama banjir yang selama bertahun-tahun belum tuntas.
Ia menilai, kebijakan tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan daerah lain, termasuk dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurutnya, perbedaan karakteristik wilayah, kondisi ekonomi, serta sosial masyarakat menjadi faktor pembeda utama.
“Tanjungpinang adalah daerah ibu kota Provinsi Kepri, yang juga merasakan permasalahan yang umumnya terjadi di daerah urban. Bertahun-tahun, permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan. Kali ini, wali kota berani mengambil kebijakan krusial untuk menjawab permasalahan tersebut,” ungkap Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menilai pembangunan infrastruktur publik yang tetap menjadi prioritas Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Aktivitas pembangunan dinilai akan memberikan dampak lanjutan terhadap pergerakan ekonomi daerah.
“Keduanya saling terkait, dan saling memperkuat. Tanjungpinang berbenah tentu menuntut adanya peningkatan di berbagai sektor layanan pemerintah dan publik. Bagaimana ekonomi Tanjungpinang akan tumbuh, jika wali kota justru memilih diam dan bermain aman tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pinjaman daerah juga telah diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor prioritas.
Menurut Teguh, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak hanya mengandalkan APBD dan dana pinjaman dalam menjalankan program pembangunan. Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat juga terus diupayakan.
“Kunjungan kerja Wali Kota Lis Darmansyah ke Jakarta beberapa waktu lalu juga menghasilkan dukungan pembiayaan dari APBN,” katanya.
Ia menegaskan, pinjaman daerah yang diajukan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, mengingat pendapatan daerah diterima secara bertahap setiap bulan, sementara kebutuhan pembangunan sektor publik bersifat mendesak.
“Pinjaman yang kita lakukan bermanfaat dan berdampak langsung pada masyarakat. Mungkin atas dasar itu wali kota berani mengajukan pinjaman dana,” tutup Teguh. ***
