TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan langkah penanganan banjir melalui pembangunan kolam-kolam retensi di sejumlah titik rawan. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama pada tahun anggaran 2026, seiring upaya menyelesaikan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun belum tertangani secara tuntas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyampaikan bahwa penanganan banjir tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung dengan skala lebih luas.
“Permasalahan banjir tidak lagi bisa dilaksanakan secara parsial. Dan setelah melalui pertimbangan serta perhitungan teknis dinas terkait, diperlukan pembebasan lahan lebih luas untuk membangun kolam-kolam retensi di beberapa titik seperti Sri Katon dan Yudowinangun,” jelas Teguh, Selasa (27/1/2026).
Menurut Teguh, pembangunan kolam retensi diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengendalikan limpasan air saat hujan dengan intensitas tinggi. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan sementara yang selama ini dilakukan.
Ia menambahkan, kebijakan pinjaman daerah yang telah disetujui DPRD merupakan bagian dari strategi pembiayaan agar program penanganan banjir dapat segera direalisasikan. Kebutuhan anggaran yang besar, khususnya untuk pembebasan lahan, menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Tanjungpinang adalah daerah ibu kota Provinsi Kepri, dengan karakter wilayah urban. Bertahun-tahun persoalan banjir tidak dapat diselesaikan. Kali ini, wali kota berani mengambil kebijakan krusial untuk menjawab permasalahan tersebut,” ungkap Teguh.
Teguh juga menilai pembangunan infrastruktur publik, termasuk kolam retensi, memiliki dampak ganda. Selain meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan warga, aktivitas pembangunan turut menggerakkan perekonomian daerah.
“Keduanya saling terkait dan saling memperkuat. Tanjungpinang berbenah tentu menuntut adanya peningkatan di berbagai sektor layanan pemerintah dan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme pinjaman daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain APBD dan pinjaman daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga terus mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Teguh menyebutkan, kunjungan kerja Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, ke Jakarta beberapa waktu lalu turut menghasilkan dukungan pembiayaan dari APBN.
“Pinjaman yang kita lakukan bermanfaat dan berdampak langsung pada masyarakat. Sementara pendapatan daerah diterima bertahap setiap bulan, banyak sektor publik yang mendesak untuk segera dilaksanakan,” tutup Teguh. ***
