TANJUNGPINANG – Kawasan Sri Katon dan Yudowinangun ditetapkan sebagai lokasi strategis pembangunan kolam retensi dalam upaya penanganan banjir secara menyeluruh di Kota Tanjungpinang. Pembangunan kolam retensi ini menjadi bagian dari fokus Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2026 untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini belum tertangani secara tuntas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa penetapan dua lokasi tersebut telah melalui pertimbangan teknis dari dinas terkait.
Penanganan banjir dinilai tidak lagi efektif jika dilakukan secara parsial, sehingga dibutuhkan solusi terpadu dengan skala lebih besar.
“Permasalahan banjir tidak lagi bisa dilaksanakan secara parsial. Dan setelah melalui pertimbangan serta perhitungan teknis dinas terkait, diperlukan pembebasan lahan lebih luas untuk membangun kolam-kolam retensi di beberapa titik seperti Sri Katon dan Yudowinangun,” ujar Teguh, Selasa (27/1/2026).
Menurut Teguh, pembangunan kolam retensi memerlukan pembiayaan cukup besar karena melibatkan pembebasan lahan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil kebijakan pinjaman daerah pada tahun 2026, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPRD.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan program penanganan banjir dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak terhambat keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD semata.
“Tanjungpinang adalah daerah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dengan karakter wilayah urban. Bertahun-tahun permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan. Kali ini, wali kota berani mengambil kebijakan krusial untuk menjawab permasalahan tersebut,” ungkap Teguh.
Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, pembangunan kolam retensi juga dinilai memberi dampak positif bagi sektor lain. Teguh menyebutkan, pembangunan infrastruktur publik akan mendorong aktivitas ekonomi daerah dan memperkuat layanan publik bagi masyarakat.
“Keduanya saling terkait dan saling memperkuat. Tanjungpinang berbenah tentu menuntut adanya peningkatan di berbagai sektor layanan pemerintah dan publik,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak hanya mengandalkan APBD dan pinjaman daerah. Upaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat juga terus dilakukan.
Menurut Teguh, kunjungan kerja Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, ke Jakarta beberapa waktu lalu turut menghasilkan dukungan pembiayaan dari APBN untuk mendukung program pembangunan.
“Pinjaman yang kita lakukan bermanfaat dan berdampak langsung pada masyarakat. Banyak sektor publik yang mendesak untuk segera dilaksanakan, sementara pendapatan daerah diterima secara bertahap,” pungkas Teguh. ***
