TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa koordinasi antardaerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program prioritas nasional Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Nyanyang mengungkapkan bahwa capaian pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau saat ini telah mencapai 79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan capaian tersebut dapat meningkat hingga 100 persen pada tahun 2026.
Menurutnya, target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Untuk mencapai 100 persen, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Satgas MBG di tingkat provinsi dengan Satgas MBG di kabupaten dan kota se-Kepri,” tegas Nyanyang.
Selain koordinasi kelembagaan, Nyanyang juga menekankan pentingnya kesiapan logistik agar keberhasilan program tidak terganggu di lapangan.
Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok seperti telur, beras, sayuran, daging sapi, dan daging ayam tetap terjaga dan stabil.
Wagub Kepri juga menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan terluar, khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Faktor geografis dan ketergantungan pada jalur laut dinilai memerlukan perencanaan distribusi yang lebih matang.
“Kita harus benar-benar siap, terutama untuk daerah Anambas dan Natuna. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Nyanyang mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meminta Perum Bulog untuk membangun gudang logistik di Anambas dan Natuna.
Pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan di wilayah perbatasan.
Di akhir rapat, Nyanyang menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG menjadi ruang diskusi strategis untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, sehingga program dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai capaian sudah 100 persen, tapi masih muncul kendala di lapangan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutupnya. ***
