TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna menjadi tantangan utama dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor geografis dan ketergantungan pada jalur laut membuat kesiapan logistik di dua wilayah tersebut harus direncanakan lebih matang.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Nyanyang mengungkapkan bahwa capaian pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau saat ini telah mencapai 79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan capaian program tersebut dapat meningkat hingga 100 persen pada tahun 2026 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menurut Nyanyang, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada capaian angka, tetapi juga pada kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Kepri, termasuk daerah kepulauan terluar.
“Kita harus benar-benar siap, terutama untuk daerah Anambas dan Natuna. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat,” tegas Nyanyang.
Ia menjelaskan, tantangan utama di Anambas dan Natuna terletak pada faktor transportasi yang harus melalui jalur laut, sehingga memerlukan kesiapan logistik yang lebih kuat dibandingkan wilayah lain di Kepri.
Selain itu, Nyanyang juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Satgas MBG di tingkat provinsi dengan Satgas MBG di kabupaten dan kota agar pelaksanaan program berjalan seragam dan berkelanjutan.
“Untuk mencapai 100 persen, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Satgas MBG di tingkat provinsi dengan Satgas MBG di kabupaten dan kota se-Kepri,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meminta Perum Bulog untuk membangun gudang logistik di Anambas dan Natuna. Gudang tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas pasokan untuk mendukung keberlanjutan Program MBG di wilayah perbatasan.
Nyanyang menegaskan, rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk memetakan kendala sejak dini agar pelaksanaan MBG di Kepri tidak hanya tuntas secara target, tetapi juga berjalan optimal di lapangan.
“Jangan sampai capaian sudah 100 persen, tapi masih muncul kendala di lapangan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutupnya. ***
