TANJUNGPINANG – Pemerintah memprediksi arus balik mudik Lebaran tahun 2026 akan terjadi pada 27 Maret mendatang. Prediksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan digelar dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang biasanya muncul menjelang dan setelah perayaan Idul Fitri.
Salah satu perhatian utama adalah pergerakan masyarakat yang diperkirakan meningkat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.
Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang memungkinkan sebagian masyarakat melakukan perjalanan lebih awal sebelum hari raya.
Sementara itu, arus balik diprediksi terjadi pada 27 Maret 2026, ketika masyarakat kembali ke daerah tempat bekerja setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran arus mudik maupun arus balik.
“Menjelang hari raya, banyak persoalan yang harus diantisipasi secara bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah. Semua perlu disinergikan bersama Forkopimda,” tegas Tito.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung seperti transportasi, infrastruktur jalan, serta layanan publik lainnya agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk meminimalkan potensi gangguan selama periode mudik Lebaran, terutama di wilayah yang menjadi jalur mobilitas tinggi masyarakat.
Dengan kesiapan yang matang, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dan kembali ke daerah tempat bekerja dengan lancar tanpa hambatan berarti. ***
