Sijori Kepri, Tanjung Pinang — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung (Humprohub) Provinsi Kepri, Hasan S.Sos, mengatakan, ada 5 (lima) dari 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota di Kepri yang menerima piagam penghargaan dari Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, atas pencapaian target vaksinasi Covid-19 minimal 50 persen hingga akhir Juni 2021 kemaren.
“Kelima daerah itu, Kota Tanjung Pinang capaian 59,75 persen, Kota Batam 57,56 persen, Kabupaten Bintan 57,97 persen, Kabupaten Karimun 55,52 persen dan Kabupaten Natuna 51,99 persen,” kata Hasan, pada Media ini, Rabu, (07/07/2021).
Dan kelimanya, lanjut Hasan, patut diapresiasikan, sembari menyebutkan bagi daerah lain yang belum tercapai, seperti Kabupaten Anambas yang pencapaiannya masih dibawah target 49,58 persen dan Kabupaten Lingga yang baru mencapai 40,37 persen.
“Kedua daerah ini akan kita dorong untuk percepatannya,” ungkap Hasan.
Piagam Penghargaan tersebut langsung diserahkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kepda kepala daerah terkait, beserta stake holder yang ikut andil dalam mensukseskan vaksinasi.
“Kecuali untuk kabupaten Karimun yang belum diserahkan, karena sedang menyesuaikan waktu yang tepat,” sebut Hasan.
Menurut Hasan, apresiasi ini bagian dari bentuk motivasi bagi daerah yang sudah sekaligus yang belum mencapai target vaksinasi. Mengingat vaksin sangat penting sebagai pondasi awal Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum melaksanakan program pemulihan ekonomi di Kepri.
“Pemerintah sangat berterimakasih kepada kabupaten dan kota yang mendapatkan piagam penghargaan, meskipun untuk Karimun belum sempat diberikanm karena masih menyesuaikan waktu,” kata Hasan.
Secara rinci, Hasan menjelaskan tentang proses pemberian penghargaan ini. Diawali dengan edaran undangan resmi Gubernur untuk para kepala daerah penerima penghargaan, kemudian dilakukan konfirmasi hingga ada jawaban bisa atau tidaknya untuk hadir dari masing-masing kepala daerah penerima penghargaan hingga hari H. Termasuk stake holder dimaksud diatas.
“Kita ini organisasi Pemerintah, melakukan koordinasi sesuai dengan prosedur kerja. Termasuk masalah undangan, jauh hari sebelumnya sudah kita layangkan. Kita maklumi untuk kepala daerah yang tidak bisa hadir karena kesibukan dan lain hal. Ada kepala daerah dan stake holder yang kehadirannya diwakilkan dan atau tidak datang. Namun piagamnya tetap akan kita antar, karena ini merupakan bentuk komitment Gubernur dalam memberikan apresiasi,” ujar Hasan.
Mengulang apa yang pernah diutarakan Gubernur sebelumnya, Hasan menegaskan, pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini sedang berada di posisi minus. Dan Gubernur mendapatkan tugas berat untuk memulihkannya.
“Tentu saja tugas pemulihan ekononi Kepri ini tidak mungkin jika hanya dilakukan Gubernur sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah Kabupaten dan Kota, serta para stake holder lainnya. Leading sektornya jelas berada di kabupaten dan kota, sedangkan Gubernur sifatnya menjembatani, koordinasi guna menyiapkan regulasi,” ujar Hasan.
Adapun salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi Kepri, lanjut Hasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan penekanan terhadap penyebaran Covid-19. Dan upayanya dengan maksimalisasi vaksinasi. Diawali dengan vaksin para pegawai, TNI, Polri, kemudian petugas pariwisata, industri, lansia dan sekarang yang sedang berjalan vaksinasi untuk ibu hamil (bumil) ibu menyusui (busui) dan remaja usia 12-17 tahun.
“Peran Pemerintah kabupaten dan kota sangat penting. Makanya kita berikan apresiasi atas pencapaian targetnya. Dan jika sampai akhir Juli nanti target vaksinasi kita bisa sampai 70 persen, dan insya Allah tercapai. Maka Kepri akan ditetapkan sebagai daerah sehat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi,” pungkas Hasan.
Program Gubernur ini juga bagian dari upaya mempertahankan prestasi Kepri yang jika ditinjau dari tingkat jumlah kunjungan wisman berada diurutan terbanyak ke 2 se Indonesia setelah Bali. Bahkan DKI Jakarta saja masih kalah dengan Kepri.
“Kerja pemulihan ekonomi pasca pandemi ini kerja berat dan harus dilakukan secara bersama-sama, serta dengan komitmen yang kuat seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai leading sektornya,” tutup Hasan. (ds)