TANJUNG PINANG – Pemuda Melayu Tanjung Pinang turut mendukung Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian’s Economic Growth yang berkonsep Green and Sustainable City (Kawasan Rempang Eco City).
Akan tetapi pengembangan Kawasan Rempang Eco City tersebut harus memperhatikan kearifan lokal dan kekayaan, serta potensi sosial budaya masyarakat tempatan.
Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Pemuda Melayu Tanjung Pinang, Mus Afriadi, yang akrab dipanggil Efet kepada wartawan, di Tanjung Pinang, Kamis, 14 September 2023.
“Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Tapi harus memperhatikan kearifan lokal dan kekayaan, serta potensi sosial budaya masyarakat tempatan,” ujar Efet.
Disampaikan Efet lagi, bahwa investasi yang dilakukan harus dapat menghargai dan menghormati penduduk tempatan jangan sampai diabaikan dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan relokasi lahan hak milik.
“Relokasi yang dibutuhkan itu bukan HGB atau Hak GU. Ini yang harus dijelaskan,” tegas Efet.
Adapun informasi yang berkembang ditengah masyarakat, lanjutnya, bahwa lahan relokasi bukan menjadi hak milik masyarakat, akan tetapi diberikan hak guna selama 30 tahun.
“Nah jika demikian bagaimana nanti anak cucu mereka setelah masa itu berlaku, maka mereka akan menjadi penumpang di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Disini, kata Efet, Pemuda Melayu Tanjung Pinang akan mendukung penuh program investasi jika hal pemilikan lahan dengan memberikan hak milik bagi masyarakat yang terdampak.
Selain itu, mereka juga menuntut dibebaskan semua tahanan terkait demonstrasi dari tuntutan hak tersebut tanpa syarat.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik di Kepulauan Riau, Albert Suttan, menambahkan, bahwa kekhawatiran yang terjadi sekarang muncul karena selama ini sudah banyak bukti investasi yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai daerah, tetapi tidak memberikan kemakmuran yang berarti bagi masyarakat tempatan.
“Hal itu bisa kita lihat seperti di Papua, Kalimantan dan Aceh. Sebenarnya orang Melayu itu penuh sopan santu dan bijaksana terkait investasi. Tapi tentu bagaimana meyakinkan mereka akan dampak positif bagi warga tempatan,” papar Albert.
Albert juga mengungkapkan, aksi yang terjadi karena warga Melayu tidak ingin menjadi korban dari investasi, mereka harus menjadi bagian dari investasi tersebut.
“Kita berharap yang disampaikan Ketua OB akan memberikan sertifikat dapat dipastikan, bahwa itu hak milik bukan HGB. Agar warga tempatan dikemudian hari tidak menjadi penumpang di negeri sendiri,” tegas Albert. ***
(Red)
